PERKEMBANGAN
PENGUNGKAPAN dan PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM dan SESUDAH PENERAPAN
INTERNASIONAL FINANSIAL REPORTING STANDARD (IFRS)
INTERNASIONAL
FINANSIAL REPORTING STANDARD (IFRS) merupakan standar akuntansi
internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard
Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (IAS) disusun oleh empat
organisasi utama dunia yaitu International Accounting Standard Board
(IASB), European Commision (EC), International Organization of Securities
Commissions (IOSOC), danInternational Federation of Accountants (IFAC). Prinsip
yang digunakan dalam IFRS adalah fair value yaitu harga di
pasar utama bagi aset atau kewajiban (yaitu pasar dengan volume
terbesar dan tingkat aktifitas untuk aset atau kewajiban) atau, dalam
hal tidak adanya pasar utama maka yang dipakai adalah pasar yang paling
menguntungkan bagi aset atau kewajiban tersebut, hal inilah yang menyebabkan
tidak sejalan dengan prinsip konservatisme akuntansi.
Prinsip fair
value lebih menekankan pada relevansi, hal ini berseberangan dengan
prinsip konservatisme yang lebih menekankan pada reliabilitas. Hal ini
dikarenakan konservatisme akuntansi dianggap kurang relevan dalam pengambilan
keputusan. Perusahaan yang menggunakan konservatisme akuntansi memiliki
kualitas laba yang rendah (Helman, 2007). Standar akuntansi yang ada di
Indonesia, yaitu PSAK telah dikonvergensikan ke dalam IFRS karena Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) telah mencanangkan program konvergensi PSAK ke IFRS
pada Desember 2007. Hal ini sejalan dengan kesepakatan antara negara-negara
yang tergabung dalam G20 dimana salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan
satu set standar akuntansi yang berkualitas yang berlaku secara internasional.
Pengadopsian
terhadap IFRS berdampak pada aspek-aspek pengukuran item pelaporan keuangan
seperti laba bersih dan ekuitas (Jermakowixz, 2004) serta penelitian Daske dan
Leuz (2008) menyatakan bahwa pengadopsian IFRS meningkatkan kualitas laporan
keuangan.
Pengadopsian
standar akuntansi internasional (IFRS) ke dalam standar akuntansi
domestik (PSAK) bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat
kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin
tinggi, sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki
tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan
perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan
keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid
untuk aset, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Martani dkk,
2012).
Pengadopsian IFRS dalam
standar akuntansi domestik berdampak pada aspek-aspek pengukuran item pelaporan
keuangan seperti laba bersih dan ekuitas. Daskedan Leuz (2008) menyatakan bahwa
pengadopsian IFRS meningkatkan kualitas laporan keuangan. Petreski
(2006) menyatakan, dengan mengadopsi IFRS akan berdampak terhadap
laporan keuangan perusahaan yaitu: 1) laporan keuangan yang dihasilkan memiliki
tingkat kredibilitas yang tinggi. 2) terdapat perbedaan pengukuran item-item
dalam laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan. Misalnya: total aset dan
nilai buku ekuitas akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi jika mengadopsi
IAS. 3) manajemen laba akan semakin rendah, pengakuan kerugian akan semakin
sering atau perusahaan lebih konservatis, dan memiliki nilai relevansi (value
relevance) yang semakin tinggi.
IFRS merupakan
wujud adanya penolakan dan kritik terhadap prinsip konservatisme akuntansi
karena prinsip fair value lebih menekankan pada relevansi. Hellman
(2007) menyatakan bahwa kebutuhan konservatisme sering dikaitkan dengan
keandalan pelaporan dari peristiwa masa lalu. Namun, tujuandari standar
akuntansi modern adalah mengutamakan orientasi masa depan, bertujuan untuk
membantu para investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan
keputusan mereka. Dengan demikian, konservatisme akuntansi tidak menjadi
prinsip yang diatur dalam standar akuntansi internasional (IFRS).
Hellman
(2007), IFRS memperkenalkan prinsip baru yang disebut dengan prudence sebagai
pengganti prinsip konservatisme, yang dimaksud dengan prudence dalam
IFRS, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan adalah pendapatan boleh
diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan
pendapatan (revenue recognition) dalam IFRS.
Pelaporan
keuangan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak International Financial
Reporting Standards (IFRS) diadopsi sebagai Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. IFRS merupakan
atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional merupakan seperangkat standar
yang disebarluaskan oleh International Accounting Standards Boards (IASB),
yaitu suatu instansi penentu dan penyusun standar internasional di London serta
standar pelaporan akuntansi yang memberikan pengungkapan yang jelas, penekanan
pada professional judgement, dan transparansi mengenai transaksi
ekonomi(Ankarathet.al, 2012). IFRS cenderung lebih mensyaratkan pengungkapan
dan pengaturan dari pada PSAK sebelum konvergensi, sehingga penerapan PSAK
Konvergensi IFRS mungkin memiliki dampak secara signifikan.
Standar
Akuntansi Internasional disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan
Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi
Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). International
Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu bernama International
Accounting Standar Committee (IASC), merupakan lembaga independen untuk
menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan
mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat
dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi et al., 1999). Natawidnyana (2008)
dalam Anjasmoro (2010) menyatakan bahwa sebagian besar standar yang menjadi
bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standars (IAS).
IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh IASC. Pada bulan
April 2001, IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar
yang dilakukan.
Adopsi IFRS di Indonesia
Indonesia
telah melakukan pengadopsian penuh IFRS ke dalam standar laporan keuangan sejak
1 Januari 2012. Perbedaan mendasar antara PSAK berbasis IFRS dengan PSAK
berbasis US GAAP adalah PSAK yang semula berdasarkanhistorical cost mengubah
paradigmanya menjadi fair value based. Terdapat kewajiban dalam pencatatan
pembukuan mengenai penilaian kembali keakuratan berdasarkan nilai kini atas
suatu aset, liabilitas dan ekuitas. Fair value basedmendominasi
perubahan-perubahan di PSAK untuk konvergensi ke IFRS selain hal-hal
lainnya.Sebagai contoh perlunya dilakukan penilaian kembali suatu aset, apakah
terdapat penurunan nilai atas suatu aset pada suatu tanggal pelaporan. Hal ini
untuk memberikan keakuratan atas suatu laporan keuangan.
IFRS memiliki karakteristik, diantaranya :
1. IFRS menggunakan
“Principles Base “ sehingga lebih menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada
spirit penerapan prinsip tersebut.
2. Standar membutuhkan
penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi
mencerminkan realitas ekonomi.
3. Membutuhkan
proffesional judgment pada penerapan standar akuntansi.
4. Menggunakan
fair value dalam penilaian.
5. Mengharuskan
pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
1. Sebelum Konvergensi IFRS
Komponen laporan keuangan yang lengkap sebelum IFRS terdiri atas :
· - Neraca
· - Laporan Laba Rugi
· - Laporan Perubahan Modal
· - Laporan Arus Kas
· - Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Setelah IFRS
Komponen laporan keuangan yang lengkap setelah IFRS terdiri atas :
· - Laporan Posisi Keuangan
· - Laporan Laba Rugi
Komprehensif
· - Laporan Perubahan Ekuitas
· - Laporan Arus Kas
· - Catatan Atas Laporan Keuangan
Pengungkapan Pelaporan Keuangan Perusahaan Sebelum dan Setelah IFRS
a. Sebelum
IFRS
Standar
akuntansi Indonesia sebelum konvergensi merupakan standar yang fleksibel yang
memungkinkan adanya pemberlakuan metode-metode akuntansi yang berbeda pada
setiap perusahaan. Standar yang fleksibel ini menimbulkan kemungkinan
terjadinya accounting creative dan manajemen laba.
b. Setelah
IFRS
Dampak adopsi
IFRS pada laporan keuangan perusahaan dan pada manajemen perusahaan menunjukan
IFRS memiliki dampak positif terhadap laporan keuangan, peningkatan ekuitas
perusahaan, dan manajemen perusahaan menjadi lebih bertanggungjawab
(accountable).
IFRS
menekankan konsep nilai wajar. Nilai wajar itu sendiri berdasarkan FASB
Concept Statement No. 7 adalah harga yang akan diterima dalam penjualan
aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata
antara partisipan di pasar dan tanggal pengukuran. Penggunaan konsep IFRS akan
berdampak terhadap laporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan karena
terdapat perbedaan pengukuran terhadap nilai item-item laporan keuangan itu
sendiri yang sebelumnya menggunakan konsep historical cost.
|
1. Sebelum IFRS
|
|
|
NERACA
|
|
|
Aset :
|
Liabilities
:
|
|
Aset Lancar
|
Liabilities Jangka Pendek
|
|
Aset Tidak Lancar
|
Liabilities Jangka Panjang
|
|
|
|
|
|
Ekuitas :
|
|
|
Hak Non Pengendali
|
|
|
Ekuitas yang Dapat Distribusikan ke Pemilik
Entitas
Induk
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Setelah IFRS
|
|
|
LAPORAN POSISI KEUANGAN
|
|
|
Aset :
|
Ekuitas :
|
|
Aset Tidak Lancar
|
Ekuitas yang Dapat Distribusikan ke Pemilik
|
|
Aset Lancar
|
Entitas Induk
|
|
|
Hak Non Pengendali
|
|
|
Liabilities
:
|
|
|
Liabilities Jangka Panjang
|
|
|
Liabilities Jangka Pendek
|
Perbedaan mendasar mengenai pelaporan
keuangan perusahaan sebelum
dan setelah penerapan IFRS diantaranya yaitu mengenai:
1. PSAK
yang semula berdasarkan Historical Cost mengubah paradigmanya
menjadi Fair Value based. Terdapat kewajiban dalam pencatatan
pembukuan mengenai penilaian kembali keakuratan berdasarkan nilai kini atas
suatu aset, liabilitas dan ekuitas. Fair Value based mendominasi
perubahan-perubahan di PSAK untuk konvergensi ke IFRS selain hal-hal lainnya.
Sebagai contoh perlunya di lakukan penilaian kembali suatu aset, apakah
terdapat penurunan nilai atas suatu aset pada suatu tanggal pelaporan. Hal ini
untuk memberikan keakuratan atas suatuatas suatu laporan keuangan.
2. PSAK
yang semula lebih berdasarkan Rule Based (sebagaimana US GAAP)
berubah menjadi Prinsiple Based. Rule based adalah manakala segala
sesuatu menjadi jelas diatur batasan batasannya. Sebagai contoh adalah manakala
sesuatu materiality ditentukan misalkan diatas 75% dianggap material
dan ketentuan-ketentuan jelas lainnya. Prinsiple based dimana yang diatur
dalam PSAK update untuk mengadopsi IFRS adalah prinsip-prinsip yang dapat dijadikan
bahan pertimbagan Akuntan / Management perusahaan sebagai dasar acuan untuk
kebijakan akuntansi perusahaan.
3. Pemutakhiran
(Update) PSAK untuk memunculkan transparansi dimana laporan yang dikeluarkan
untuk eksternal harus cukup memiliki kedekatan fakta dengan laporan internal.
Pihak perusahaan harus mengeluarkan pengungkapan pengungkapan (disclosures)
penting dan signifikan sehingga para pihak pembaca laporan yang dikeluarkan ke
eksternal benar-benar dapat menganalisa perusahaan dengan fakta yang lebih baik.
Perbedaan lain pelaporan keuangan perusahaan sebelum dan setelah adopsi
IFRS yaitu mengenai:
a. Perubahan
SAK dari Rule Based menjadi Principle Based
Standar
dengan principle based tidak memuat bright lines atau
aturan spesifik tetapi menekankan pada sejumlah penilaian yang harus dapat
dipertanggungjawabkan atau dikenal dengan professional
judgement. Bright lines dapat berupa batasan kuantitatif yang harus
dipenuhi sebagai syarat terpenuhinya suatu aturan. Perbedaan standar akuntansi
dari rule based menjadi principle based salah satunya dapat
dilihat pada standar yang mengatur tentang sewa(leasing). Pada PSAK 30 (1994)
yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) pernyataan 6 tahun 1990,
salah satu syarat sewa diakui sebagai sewa pendanaan (finance
lease) apabila periode sewa minimum adalah 2 tahun. Pada PSAK 30 (2011)
yang mengadopsi IAS 17 per 1 Januari 2009, masa sewa adalah untuk sebagian
besar umur ekonomi asset sewaan. PSAK 30 (1994) menunjukkan adanya batasan yang
jelas (bright lines) yang harus dipenuhi sebagai finance lease,
yakni periode sewa 2 tahun, sedangkan PSAK 30 (2011) menekankan pada perkiraan
sebagian besar umur ekonomis aset, tanpa ada batasan yang pasti. Perusahaan
pada dasarnya berupaya untuk mengklasifikasi sewa sebagai sewa operasi
(Collins et al., 2012). Oleh karena itu perusahaan berupaya untuk tidak
melewati batas minimum masa sewa, yakni 2 tahun, agar dapat sewa dapat
diklasifikasi sebagai sewa operasi. Pada sewa operasi (operating
lease) pihaklessee mengakui adanya beban sewa yang dilaporkan dalam
laporan laba rugi tetapi tidak mengakui adanya aset dan kewajiban jangka
panjang dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan pada sewa
pendanaan (finance/capital lease), pihak lesse mengakui adanya
aset dan kewajiban jangka panjang. Situasi ini menjadikan manajer cenderung
menghindari sewa sebagai sewa pendanaanfinance lease karena
pada finance lease akan ditemukan ketiga dampak berikut: (1)
peningkatan jumlah hutang pada laporan posisi keuangan, (2) peningkatan jumlah
total aset pada laporan posisi keuangan, dan (3) pendapatan yang lebih rendah
di awal tahun sewa sehingga laba ditahan semakin kecil. Hal ini dapat
menyebabkan meningkatnya rasio hutang terhadap ekuitas dan menurunnnya tingkat
pengembalian terhadap total aset (Kieso et al, 2011).
b. Lebih
luasnya penggunaan nilai wajar
Adopsi IFRS
kedalam SAK menyebabkan penggunaan nilai wajar yang lebih luas. Penggunaan
nilai wajar yang lebih luas dapat dilihat pada PSAK 50 (2006) Instrumen
keuangan: pengakuan dan pengukuran. PSAK 50 (1998) tidak mengakui adanya
komponen non trading pada saat pengakuan awal, oleh karena itu
selisih perubahan nilai wajar menurut kelompok ini dimasukkan dalam komponen
ekuitas. Sedangkan menurut PSAK 55 (2006), selisih perubahan nilai wajar
kelompok non trading ini dimasukkan dalam komponen laba rugi. Selisih
nilai wajar yang diakui dalam komponen laba rugi menyebabkan adanya pergerakan
laba dan diduga menyebabkan adanya perbedaan kualitas laba antara sebelum dan
sesudah adopsi IFRS.
c. Pengungkapan
yang lebih banyak
Pengungkapan
penuh dan transparansi laporan keuangan adalah komponen yang sangat penting
dari tata kelola perusahaan dan dianggap sebagai indikator penting dari
kualitas tata kelola perusahaan (OECD, 1999). Lebih luasnya pengungkapan
setelah adopsi IFRS ke dalam PSAK dapat dilihat pada PSAK 60 yang mengadopsi
IFRS 7. Pengungkapan yang dimaksudkan mencakup informasi kualitatif dan
kuantitatif. Dalam PSAK 60 disebutkan bahwa informasi terkait risiko kredit
(agunan dan peningkatan kualitas kredit, aset keuangan yang mengalami jatuh
tempo dan penurunan nilai), risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko pasar
lainnya harus diungkapkan. Pada PSAK 50 (2006) yang sebelumnya mengatur
mengenai penyajian dan pengungkapan tidak mengharuskan untuk mengungkapkan
informasi seperti yang terdapat pada PSAK 60. Pengungkapan yang kuat dapat
membantu untuk menarik modal dan mempertahankan kepercayaan investor di pasar
modal. Sebaliknya, lemahnya pengungkapan dan praktik yang tidak transparan
menyebabkan perilaku yang tidak etis dan hilangnya integritas pasar.
Berdasarkan
pengungkapan pelaporan keuangan perusahaan sebelum dan setelah penerapan IFRS
diatas, hal yang paling penting yaitu diharapkan manfaat dari program
konvergensi IFRS, dimana akan mengurangi hambatan-hambatan investasi,
meningkatkan transparansi perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan
penyusunan laporan keuangan, dan mengurangi cost of capital.
Pengungkapan Laporan Keuangan Terbaik di Indonesia Tahun 2014 (
Diselenggarakan pada Selasa, 22 September 2015)
A. Laporan
Keuangan
Laporan
keuangan merupakan suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan. Penilaian
kondisi keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap
laporan keuangan yang telah diterapkan oleh perusahaan sehingga diperoleh
informasi yang berguna bagi pihak intern dan pihak ekstern perusahaan dalam
rangka pengambilan keputusan. Para pemegang saham yang merupakan pihak ekstern
mengandalkan laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui perkembangan usaha
dan mengevaluasi kinerja keuangan yang berhasil dicapai oleh perusahaan tempat
mereka menginvestasikan sahamnya. Sedangkan pihak intern perusahaan, yaitu
pimpinan perusahaan / manajer, menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui
posisi keuangan perusahaannya pada periode yang lalu sehingga dapat menyusun rencana
yang lebih baik dan menentukan kebijaksanaan – kebijaksanaan yang lebih tepat.
Tujuan utama laporan keuangan
dibuat dan disajikan, ada 2 yaitu:
1. Untuk
memberikan informasi tentang posisi dan hasil kinerja keuangan perusahaan yang
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (investor,
kreditur, dan pemerintah) dalam rangka membuat keputusan-keputusan bisnis dan
2. Untuk
menunjukkan pertanggung-jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya
yang dipercayakan kepada mereka. Sebuah laporan keuangan dikatakan baik dan
memenuhi persyaratan bila disusun sedemikian rupa sehingga kedua tujuan
tersebut bisa dicapai.
B. Annual Report Award
2014
Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) mengumumkan penghargaan kepada perusahaan dengan laporan
keuangan terbaik dalam ajang tahunan Annual Report Award (ARA) 2014. Pada
Selasa, 22 September 2015 bertempat di Hotel Ritz Carlton Pacific Place,
Jakarta. ARA 2014 merupakan penyelenggaraan yang ke-14, dengan mengangkat tema
“Akuntabilitas dan Transparansi Informasi untuk Memenangkan Persaingan Bisnis
dalam Era Integrasi Ekonomi ASEAN”. Sejalan dengan tema ini, kualitas
keterbukaan informasi dalam laporan tahunan diharapkan dapat terus meningkat
untuk dapat menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan
perbaikan dalam transparansi informasi, yang merupakan salah satu pilar GCG
diyakini akan meningkatkan kesadaran perusahaan untuk menerapkan pengelolaan
perusahaan dengan baik serta meningkatkan kesiapan perusahaan di Indonesia
untuk bersaing, tidak hanya di lingkup nasional, tetapi juga di kawasan regional
dan bahkan secara global.
Sebagaimana
yang selama ini telah dilakukan, ARA terselenggara atas kerjasama 7 (tujuh)
instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian BUMN, Bank
Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan Governance, PT.
Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia.
Berikut
daftar lengkap pemenang ARA 2014 (Diselenggarakan pada tanggal 22 September
2015): - Juara
Umum BUMN Non Keuangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
·
Pemenang kategori BUMN KEUANGAN LISTED :
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk
· Pemenang kategori BUMN NON KEUANGAN
LISTED :
1. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
·
Pemenang kategori BUMN KEUANGAN NON LISTED :
1. PT Asuransi Jasa Indonesia (Pesero)
2. Perum Jaminan Kredit Indonesia
3. PT TASPEN (Persero)
Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Terbaik diantaranya meliputi:
Peserta ARA 2014 berjumlah 294
peserta yang terdiri dari 274 perusahaan, 17 Dana Pensiun dan 3 Bank
Perkreditan Rakyat. Jumlah peserta meningkat 13% dibandingkan peserta tahun
lalu yaitu 261 perusahaan. Apabila dilihat perkembangan peserta sejak pertama kali
ARA diselenggarakan tahun 2002 hingga saat ini, maka mengalami peningkatan
sampai dengan 227%.Peserta ARA 2014 ini terbagi dalam 11 Kategori yaitu:
1. BUMN Non
Keuangan Non Listed
2. BUMN Non
Keuangan Listed
3. BUMN
Keuangan Non Listed
4. BUMN
Keuangan Listed
5. Private Non
Keuangan Non Listed
6. Private Non
Keuangan Listed
7. Private
Keuangan Non Listed
8. Private
Keuangan Listed
9. BUMD Non Listed
10. BUMD Listed
11. Dana Pensiun
Penilaian ARA 2014 terdiri dari
8 kriteria penilaian kualitas informasi dalam laporan tahunan, khususnya
menyangkut aspek transparansi dan GCG dengan bobot masing-masing sebagai
berikut :
1. Umum : 2%
2. Ikhtisar Data
Keuangan Penting : 5%
3. Laporan Dewan
Komisaris dan Direksi : 3%
4. Profil
Perusahaan : 8%
5. Analisa dan
pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan : 22%
6. Good Corporate
Governance : 35%
7. Informasi
keuangan : 20%
8. Lain-lain : +/-
5%
a. Praktik
Good Corporate Governance yang melebihi kriteria
b. Praktik Bad
Corporate Governance yang tidak diatur dalam kriteria
Kriteria
penilaian ARA direview setiap tahun dan disesuaikan dengan perkembangan
terkini dari praktik GCG. Sehingga, diharapkan praktik corporate
governance di Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan dinamika
perkembangan standar dan praktik GCG. Pada ARA 2014 ini, sejumlah perubahan
dilakukan untuk menyelaraskan kriteria penilaian dengan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan terkait dengan peraturan tentang tata kelola dan kriteriaASEAN
corporate governance scorecard yang dilaksanakan dalam kerangka Asean
Capital Market Forum (ACMF) sebagai bagian dari proses pelaksanaan
program ASEAN economic community yang dilaksanakan pada tahun 2015.
Beberapa kriteria baru antara lain pengungkapan mengenai keberagaman komposisi
dewan komisaris dan direksi dan pengungkapan nama dan persentase kepemilikan 20
pemegang saham terbesar.
Proses
penjurian dilakukan melalui tahapan penilaian atas Laporan Tahunan dari seluruh
peserta yang dilakukan dengan beberapa tahapan cek dan ricek. Selanjutnya, dari
hasil penilaian tersebut Dewan Juri menentukan nominasi pemenang dari setiap
kategori untuk masuk tahap wawancara. Berdasarkan tahap-tahap penilaian tersebut
pemenang ARA 2014 ditetapkan.
Tabel 3 : Kriteria Annual Report
Award
|
|
|
|
KRITERIA
|
PENJELASAN
|
|
I. Umum :
|
|
|
a. Laporan
tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan
juga dalam bahasa Inggris.
|
|
|
b. Laporan
tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran
huruf yang mudah dibaca.
|
|
|
c. Laporan
tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d. Laporan
tahunan ditampilkan di website perusahaan
|
|
|
|
Nama
perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:
|
|
|
1. Sampul
muka;
|
|
|
2. Samping;
|
|
|
3. Sampul
belakang; dan
|
|
|
4. Setiap
halaman.
|
|
|
Mencakup
laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.
|
|
I. Ikhtisar
Data Keuangan Penting :
|
|
|
a. Informasi
hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku
atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan
usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.
|
Informasi
memuat antara lain:
|
|
|
1. Penjualan/pendapatan
usaha;
|
|
|
2. Laba
(rugi) :
|
|
|
a. Diatribusikan
kepada pemilik entitas induk; dan
|
|
|
b. Diatribusikan
kepada kepentingan nonpengendali;
|
|
|
3. Total
laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain:
|
|
|
a. Diatribusikan
kepada pemilik entitas induk; dan
|
|
|
b. Diatribusikan
kepada kepentingan nonpengendali; dan
|
|
|
4. Laba
(rugi) per saham.
|
|
|
Catatan:
Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba
(rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.
|
|
|
Informasi
memuat antara lain ;
|
|
|
1.
Jumlah investasi pada entitas asosiasi.
|
|
|
2.
Jumlah asset.
|
|
b. Informasi
posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku
atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan
usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.
|
3.
Jumlah liabilitas.
|
|
|
4.
Jumlah ekuitas.
|
Sumber :
Dwi Rendra Adi Putrawijaya; 100810301049; 2014; 72 halaman;
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember“ Analisis Komparasi
Kualitas Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah Pengadopsian Penuh IFRS di
Indonesia.(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesai.
Helman, 2007 Analisa Perbandingan Rasio Profitabilitas
Laporan Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan International Financial
Reporting Standards (IFRS). Universitas Lampung (Diakses pada, 11 April
2016, 20:41 WIB).
Ankarath,
Nandakumar. 2012. Memahami IFRS. Jakarta
Jerry J
Weygant. 2011. Accounting Principle.
Raja Adri
Satriawan. 2012. Pengantar Akuntansi Berbasis IFRS.
Tulisan ini untuk memenuhi Tugas Softskill Mata Kuliah
Akuntansi Internasional
Nama : S.H.Pertiwi
Dosen : Jessica Barus, SE, MMSI.
Universitas Gunadarma
Tidak ada komentar:
Posting Komentar