Nama :
Shelvyra Hilda Pertiwi
Kelas :
2EB20
Npm : 26212977
BAB 1 PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI
Pengertian Hukum
Hukum memiliki banyak pengertian tergantung dari
sudut pandang para ahli yang memberikan definisi hukum. Dengan demikian, tidak
ada kesatuan atau keseragaman mengenai apa itu definisi hukum. Van Kan
memberikan definisi hukum sebagai seluruh peraturan hidup manusia yang bersifat
memaksa demi melindungi kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Van
Kan mengatakan tujuan hukum yakni menjaga ketertiban dan perdamaian. Dengan ada
peraturan hukum sehingga orang akan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan
hidup manusia dengan cara yang tertib. Dengan itu, maka dapat tercapai
kedamaian dalam hidup bermasyarakat.
Utrecht mengatakan
hukum merupakan kumpulan peraturan (berupa perintah dan larangan) yang mengatur
tata tertib dalam masyarakat dan harus ditaati oleh anggota masyarakat
tersebut. Oleh karena itu, maka pelanggaran terhadap petunjuk hidup di dalam
hukum tersebut dapat menimbulkan adanya tindakan dari pemerintah.
Sementara Wiryono
Kusumo mengatakan
definisi hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tak
tertulis yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan
pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Bagi Wiryono Kusumo, tujuan hukum adalah
mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban di dalam masyarakat.
Menurut Van
Apeldoorn tidak
mungkin definisi hukum dibuat. Hukum mengatur hubungan anggota masyarakat yang
satu dengan anggota masyarakat yang lain. Hubungan itu ada beraneka ragam.
Dalam masyarakat terdapat hubungan yang satu dengan yang lain yang kedudukannya
sama-sama sebagai anggota masyarakat, antara orang dalam satu golongan, antara
orang dalam satu keluarga, antara orang dengan orang lain yang seagama, dan
bermacam-macam lagi perjanjian yang dilakukan dalam bidang perdagangan,
sewa-menyewa dan seterusnya merupakan hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh
hukum.
Tujuan Hukum dan Sumber-Sumber
Hukum
Tujuan Hukum
Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak
teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut teori-teori dari para ahli :
1. Prof Subekti, SH :
Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu
menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama
pula.
2. Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn :
Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Hukum
menghendaki perdamaian antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang
bertentangan secara teliti dan seimbang.
3. Geny :
Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan. Dan ia kepentingan daya
guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan.
Pada
umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian
hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum
tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim
atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim
berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku.
Secara singkat Tujuan Hukum antara lain:
* keadilan
* kepastian
* kemanfaatan
Jadi, hukum itu bertujuan untuk mencapai kehidupan yang selaras dan
seimbang, mencegah terjadinya perpecahan dan mendapat keselamatan dalam
keadilan.
SUMBER-SUMBER HUKUM
Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya
peraturan-peraturan. Peraturan tersebut biasanya bersifat memaksa.
Sumber-sumber Hukum ada 2 jenis yaitu:
1. Sumber-sumber hukum materiil, yakni sumber-sumber hukum yang ditinjau dari
berbagai perspektif.
2. Sumber-sumber hukum formiil, yakni UU, kebiasaan, jurisprudentie, traktat
dan doktrin
Undang-Undang ialah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya UU, PP, Perpu
dan sebagainya
Kebiasaan ialah perbuatan yang sama yang dilakukan
terus-menerus sehingga menjadi hal yang yang selayaknya dilakukan. Contohnya
adat-adat di daerah yang dilakukan turun temurun telah menjadi hukum di daerah
tersebut.
Keputusan Hakim (jurisprudensi) ialah
Keputusan hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga
dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim sendiri dapat
membuat keputusan sendiri, bila perkara itu tidak diatur sama sekali di dalam
UU
Traktat ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua
negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat dalam
traktat ini. Otomatis traktat ini juga mengikat warganegara-warganegara dari
negara yang bersangkutan.
Pendapat Para Ahli Hukum (doktrin)
Pendapat atau pandangan para ahli hukum yang mempunyai pengaruh juga dapat
menimbulkan hukum. Dalam jurisprudensi, sering hakim menyebut pendapat para
sarjana hukum. Pada hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum
sangatlah penting.
Kodifikasi Hukum
Yang dimaksud dengan kodifikasi hukum adalah pembukuan
secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu. Yang menyebabkan
timbulnya kodifikasi hukum ialah tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum (di
Perancis).
Aliran-aliran (praktek) hukum setelah adanya kodifikasi hukum:
1. Aliran Legisme, yang berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang dan diluar
undang-undang tidak ada hukum.
2. Aliran Freie Rechslehre, yang berpenapat bahwa hukum terdapat di dalam
masyarakat.
3. Aliran Rechsvinding adalah aliran diantara aliran Legisme dan aliran Freie
Rechtslehre. Aliran Rechtsvinding berpendapat bahwa hukum terdapat dalam
undang-undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada di dalam masyarakat.
Kodifikasi hukum di Perancis dianggap suaru karya besar dan dianggap memberi
manfaat yang besar pula sehingga diikuti oleh negara-negara lain.
Maksud dan tujuan diadakannya kodifikasi hukum di Perancis ialah untuk
mendapatkan suaru kesatuan dan kepastian hukum (rechseenheid dan
rechszekerheid). yang dihasilakan dari kodifikasi tersebut ialah code Civil
Prancis atau Code Napoleon.
Aliran hukum yang timbul karena kodifikasi adalah aliran legisme.
Kodifikasi hukum di Indonesia antara lain KUHP, KUH Perdata, KUHD dan KUHAP.
Kaidah atau Norma
Aristoteles,
manusia disebut zoon politicon, mahluk sosial yang dalam hidupnya selalu
mencari sesamanya untuk hidup bersama. Ini merupakan kenyataan, manusia tidak
dapat hidup tanpa bantuan atau bekerja sama dengan manusia lainnya didalam
memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya.
Dalam pergaulan manusia bermasyarakat kebutuhan atau kepentingan mereka tidak
selalu seirama dan sejalan, bahkan sering terjadi pertentangan diantara mereka.
Oleh karena itu, dalam berhubungann antar sesama manusia, masing-masing mereka
tidak mau dirugikan maka perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku
seseorang anggota masyarakt dalam berhubungan dengan sesamanya.
Ketentuan atau pengaturan yang dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku manusia
dalam hidup bermasyarakat inilah yang disebut norma / kaidah.
Kaidah berasal dari bahasa Arab atau Norma berasal dari bahasa Latin.
Anggapan-anggapan yang sedikit atau banyak mengikat perbuatan seseorang dalam
masyarakat atau suatu klelompok dalam masyarakat. Anggapan-anggapan ini memberi
petunjuk bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak berbuat.
Dengan kata lain dapat diartikan sebagai patokan-patokan atau pedoman-pedoman
perihal tingkah laku dan perikelakuan yang diharapkan. Norma yang berlaku di
suatu bangsa tidak selalu berlaku pada bangsa yang lain.
Isi kaidah atau norma
1. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh
karena akibat2nya dipandang baik.
2. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat
sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
Guna kaidah atau norma
Memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam
masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan
perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari.
Kaidah sosial dibedakan menjadi :
1. Kaidah yang mengatur kehidupan pribadi manusia
a. Kaidah kepercayaan/agama
Bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman (Purnadi Purbacaraka 1974
: 4). Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan. Sumbernya
adalah ajaran-ajaran kepercayaan/agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap
sebagai perintah Tuhan, Misalnya
:
- Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan
yang keji dan suatu jalan yang buruk (Al Isra’ : 32).
- Hormatilah orang tuamu agar supaya engkau selamat (Kitab Injil Perjanjian
Lama : Hukum yang ke V).
b. Kaidah kesusilaan
Bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani. Merupakan
peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia (insan kamil).
Sumber kaidah ini adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak
ditujukan kepada sikap lahir tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia juga,
Misalnya :
- Hendaklah engkau berlaku jujur.
- Hendaklah engkau berbuat baik terhadap sesama manusia.
Dalam
kaidah kesusilaan tedapat juga peraturan-peraturan hidup seperti yang terdapat
dalam norma agama misalnya :
- Hormatilah orangtuamu agar engkau selamat diakhirat
- Jangan engkau membunuh sesamamu
2. Kaidah yang mengatur kehidupan antara manusia atau pribadi
a. Kaidah Kesopanan
Bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Merupakan
peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia,
misalnya :
- Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua
- Janganlah meludah dilantai atau disembarang tempat.
- Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bis dll
(terutama wanita tua, hamil atau membawa bayi)
b. Kaidah Hukum,
Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antar manusia.
Merupakan peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh
penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat
dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara
Misalnya, “Dilarang mengambil milik orang lain tanpa seizin yang punya”.
NILAI (VALUE)
Dibalik norma tersebut ada nilai (value) yang menjadi dasar bagi norma. Berupa
ukuran yang disadari/tidak disadari oleh suatu masyarakat/golongan untuk
menetapkan yang benar, yang baik atau yang patut. Contoh nilai adalah :
kejujuran, kesetiaan, kesucian, kegunaan, keindahan, kehormatan, kesusilaan,
dsb. Sistem nilai (value system) suatu bangsa atau masyarakat tidaklah sama.
SANKSI (PENGUAT)
- sanksi negatif : diberikan bagi anggota masyarakat yang melanggar norma
(hukuman/pidana)
- sanksi positif : bagi yang mematuhi larangan/perintah dari norma itu
(penghargaan/hadiah)
- sanksi formil : dirumuskan/ditettapkan dalam peraturan perundang-undangan
secar tertulis sehingga sifatnya lebih pasti
- sanksi informil : dirumuskan secara tidak tertulis (hukum adat)
Sebagian dari norma adalah norma hukum.
Disebut norma hukum apabila masyarakat dengan alat perlengkapannya dapat
memaksakan berlakunya. Norma hukum ini menjadi aturan hukum apabila berbentuk
suatu rumusan tertentu.
Pengertian Ekonomi
dan Hukum Ekonomi
Pengertian Ekonomi
Ilmu ekonomi
adalah ilmu yang mempelajari masyarakan dalam usahanya untuk mencapai
kemakmuran. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani,Oikos berarti
rumah tangga dan Momos berarti aturan.
Subjek hukum terdiri dari dua jenis :
·
Manusia Biasa (Naturlijke Person)
·
Badan Hukum (Rechts Person)
Badan hukum dibedakan dalam dua bentuk
:
·
Badan Hukum Publik
(Publik Rechts Person)
·
Badan Hukum Privat
(Privat Recjts Person)
Subjek hukum
menurut pasal 499 KUHP Perdata, yakni benda.
” Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang
menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala
sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik ” Jenis Objek Hukum :
·
Benda yang bersifat kebendaan
·
Benda bergerak/tidak
tetap – Bemda tidak bergerak
·
Benda yang bersifat tidak kebendaan
Hak kebendaan yang
bersifat sebagai pelunasan hutang (Hak Jaminan), yang melekat pada kreditur
yang memberikan kewenangan untuk malakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan
jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi
(Perjanjian).
Jadi, dari
beberapa devinisi dan pengertian hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
secara umum hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh
badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan
memberikan sanksi tegas yang melanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti
diraskan bagi seseorang yang melanggar hukum tersebut).
BAB
2 SUBYEK HUKUM &
OBYEK HUKUM
Pengertian Subyek Hukum
Subyek
hukum adalah setiap manusia yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan
menggunakan hak-hak kewajiban dalam masalah hukum. Dan pada dasarnya yang
menjadi subjek hukum adalah manusia/orang atau person.
Adapun
subyek hukum terdiri dari dua jenis :
-
Manusia Biasa ( Naturlijke Person )
Manusia
biasa manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan
haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku menurut pasal 1 KUH Perdata
menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak
kewarganegaraan.
Setiap manusia pribadi (natuurlijke persoon) sesuai dengan
hukum dianggap pantas bertindak sebagai subyek hukum kecuali dalam
Undang-Undang dinyatakan tidak baik seperti halnya dalam hukum telah dibedakan
dari segi perbuatan-perbuatan hukum adalah sebagai berikut :
1.Baik
melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21
tahun dan berakal sehat).
2.Orang-orang
yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun).
3.Orang
ditaruh dibawah pengampuan (curatele) yang terjadi karena gangguan jiwa pemabuk
atau pemboros.
4.Orang
wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri.
5.Badan
Hukum
-
Badan Hukum (recht persoon)
Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan
orang yang diberi status "person" oleh hukum sehingga mempunyai hak
dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa
hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas
dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia
sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak
dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.
Sebagai
subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh
hukum yaitu:
1.
Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
2.
Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.
Objek Hukum
Obyek hukum Adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi
subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum
berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.
Menurut
pasal 503 sampai dengan pasal 504 KUH perdata disebutkan bahwa benda dapat
dibagi menjadi dua yaitu :
1.
Benda yang bersifat kebendaan
2.
Benda yang bersifat tidak kebendaan.
-
Benda yang bersifat kebendaan
(Materiekegoderen)
Benda
yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya
dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah
/ berwujud. Yang meliputi :
a.
Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang
tidak dapat dihabiskan
b.
Benda tidak bergerak
Benda
yang tidak bergerak ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut
:
-
Benda tidak bergerak karena sifatnya,
yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon,
tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.
-
Benda tidak bergerak karena tujuannya
yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak,
tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang
merupakan benda pokok.
-
Benda tidak bergerak karena ketentuan
undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak
misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai
atas benda tidak bergerak dan hipotik.
Benda
yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)
Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen)
adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat)
dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk
perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.
Hak
Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang
Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak
jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan
kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika
debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).
Perjanjian
hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat
dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni
dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan
kualitas yang sama.
Dalam
pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum
dan jaminan yang bersifat khusus.
-
Jaminan Umum
Pelunasan
hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal 1132
KUH Perdata.
Dalam
pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada
maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan
terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya.
Sedangkan
pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan
secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.
Pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya
piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan
sah untuk didahulukan.
Dalam
hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah
memenuhi persyaratan antara lain :
·
Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat
dinilai dengan uang).
·
Benda tersebut dapat dipindah tangankan
haknya kepada pihak lain.
-
Jaminan Khusus
Pelunasan
hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi
pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.
BAB 3 HUKUM PENDATA
SEJARAH
SINGKAT HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA
Sejarah
membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak lepas
dari Sejarah Hukum Perdata Eropa.
Bermula dari benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum
Perdata Romawi, disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum
kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum Perdata Romawi pada waktu itu sebagai
hukum asli dari negara-negara di Eropa, oleh karena itu hukum di di Eropa tidak
terintegrasi sebagaimana mestinya, dimana tiap-tiap daerah memiliki
peraturan-peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda.
Oleh karena adanya perbedaan terlihat jelas bahwa tidak adanya kepastian hukum
yang menunjang, sehingga orang mencari jalan untuk kepastian hukum dan
keseragaman hukum.
Pada tahun 1804batas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu
kumpulan peraturan yang bernama “Code Civil des Francais” yang juga
dapat disebut “Code Napoleon”.
Dan mengenai peraturan-peraturan hukum yang belum ada di Jaman Romawi anatar
lain masalah wessel, assuransi, dan badan-badan hukum. Akhirnya pada jaman
Aufklarung (jaman baru pada sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada
kitab undang-undang tersendiri dengan nama “Code de Commerce”.
Sejalan degan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda (1809-1811), maka Raja
Lodewijk Napoleon menetapkan: “Wetboek Napoleon Ingeright Voor het Koninkrijk Holland”
yang isinya mirip dengan “Code Civil des Francais atau Code Napoleon”
untuk dijadikan sumber Hukum Perdata di Belanda (Nederland).
Setelah berakhirnya penjajahan dan dinyatakan Nederland disatukan dengan
Perancis pada tahun 1811,Code Civil des Francais atau Code
Napoleon ini tetap berlaku di Belanda (Nederland).
Oleh karena perkembangan jaman, dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda
(Nederland) dari Perancis ini, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan
kodifikasi dari Hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 kodifikasi ini
selesai dengan terbentuknya BW (Burgelijk Wetboek) dan WVK (Wetboek van
koophandle) ini adalah produk Nasional-Nederland namun isi dan bentuknya
sebagian besar sama dengan Code Civil des Francais dan Code
de Commerce.
Dan pada tahun 1948,kedua Undang-undang produk Nasional-Nederland ini
diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas Politik Hukum).
Sampai saat ini kita kenal denga kata KUH Sipil (KUHP) untuk BW (Burgerlijk
Wetboek). Sedangkan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek van koophandle).
Pengertian dan Keadaan Hukum
di Indonesia
Hukum
Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam
masyarakat.
Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua Hukum Privat materiil dan dapat
juga dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana.
Hukum Privat (Hukum Perdata Materiil) ialah hukum yang memuat segala peraturan
yang mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan kepentingan
dari masing-masing yang bersangkutan. Dalam arti bahwa di dalamnya terkandung
hak dan kewajiban seseorang dengan suatu pihak secara timbal balik dalam
hubungannya terhadap orang lain dalam suatu masyarakat tertentu.
Disamping Hukum Privat Materiil, juga dikenal Hukum Perdata Formil yang
sekarang dikenal denagn HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang
artinya hukum yang memuat segala aperaturan yang mengatur bagaimana caranya
melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.
Keadaan Hukum Perdata Dewasa ini di Indonesia
Kondisi Hukum Perdata dewasa ini di Indonesia
dapat dikatakan masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Penyebab
dari keaneka ragaman ini ada 2 faktor yaitu:
- Faktor Ethnis disebabkan
keaneka ragaman Hukum Adat Bangsa Indonesia, karena negara kita Indonesia
ini terdiri dari berbagai suku bangsa.
- Faktor Hostia Yuridisyang
dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia
dalam tiga Golongan, yaitu:
- Golongan
Eropa dan yang dipersamakan
- Golongan
Bumi Putera (pribumi / bangsa Indonesia asli) dan yang dipersamakan.
- Golongan
Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab).
Pasal 131.I.S. yaitu mengatur hukum-hukum yang diberlakukan bagi masing-masing
golongan yang tersebut dalam pasal 163 I.S. diatas.
Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu:
-
Bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku
Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan
Hukum Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.
-
Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) dan yang
dipersamakan berlaku Hukum Adat mereka. Yaitu hukum yang sejak dahulu kala
berlaku di kalangan rakyat, dimana sebagian besar Hukum Adat tersebut belum
tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
-
Bagi golongan timur asing (bangsa Cina, India,
Arab) berlaku hukum masing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera
dan Timur Asing (Cina, India, Arab) diperbolehkan untuk menundukan diri kepada
Hukum Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan
hukum tertentu saja.
Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia
ditulis dalam pasal 131 (I.S) (Indische Staatregeling) yang sebelumnya pasal
131 (I.S) yaitu pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokoknya sebagai
berikut:
- Hukum Perdata dan Dagang
(begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara
Pidana harus diletakan dalam kitab Undang-undang yaitu di Kodifikasi).
- Untuk golongan bangsa Eropa
harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (sesuai
azas Konkordansi).
- Untuk golongan bangsa
Indonesia Asli dan Timur Asing (yaitu Tionghoa, Arab, dan lainnya) jika
ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah
peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka.
- Orang Indonesia Asli dan
orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu
peraturan bersama denagn bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri pada
hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik
secara umum maupun secara hanya mengenai perbuatan tertentu saja.
- Sebelumnya hukum untuk
bangsa Indonesai ditulis di dalam Undang-undang. Maka bagi mereka itu akan
tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.
Disamping
itu ada peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia
seperti:
- Ordonansi Perkawinan
bangsa Indonesia Kristen (Staatsblad 1933 no7.4).
- Organisasi tentang
Maskapai Andil Indonesia (IMA) Staatsblad 1939 no 570 berhubungan denag no
717).
Dan ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara,
yaitu:
- Undang-undang Hak
Pengarang (Auteurswet tahun 1912)
- Peraturan Umum tentang
Koperasi (Staatsblad 1933 no 108)
- Ordonansi Woeker
(Staatsblad 1938 no 523)
- Ordonansi tentang
pengangkutan di udara (Staatsblad 1938 no 98).
Sistematika
Hukum Perdata di Indonesia
Sistematika
Hukum Perdata Kita (BW) ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu, dari
pemberlaku Undang-undang berisi:
Buku 1 : Berisi mengenai orang. Di dalamnya
diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.
Buku 2 : Berisi tentang hal
benda. Dan di dalamnya diatur hukum kebendaan dan hukum waris.
Buku 3 : Berisi tentang hal
perikatan. Di dalamnya diatur hak-hak dan kewajiban timbal balik antar
orang-orang atau pihak-pihak tetentu.
Buku 4 : Berisi
tentang pembuktian dak daluarsa. Di dalamnya diatur tentang alat-alat
pembuktian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya daluarsa.
Pendapat yang kedua menurut Ilmu Hukum / Doktrin dibagi dalam 4 bagian yaitu:
- Hukum rentang diri seseorang
(pribadi).
Mengatur
tentang manusia sebagai subyek dan hukum, mengatur tentang prihal kecakapan
untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan
hak-hak itu dan selanjutnya tentan hal-hal yang mempengaruhi
kecakapan-kecakapan itu.
Hukum Kekeluargaan
Mengatur prihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan
yaitu:
- Perkawinan beserta
hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami denagn istri, hubungan
antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.
Hukum
Kekayaan
Mengatur prihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap-tiap
orang, oleh karenanya dinamakan Hak Mutlak dan Hak yang hanya berlaku terhadap
seseorang atau pihak tetetu saja dan karenanya dinamakan hak perseorangan.
Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat
dinamakan hak kebendaan. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu
benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan.
Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat
terlihat.
- Hak seorang pelukis
atas karya lukisannya
- Hak seorang pedagang
untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak saja.
DAFTAR PUSAKA
